Studi Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Rekening Tidak Aktif Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstrak

Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Untuk harta benda yang dibawah kekuasaanya masyarakat biasanya menabung di perbankan. Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan  pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.